PRO KONTRA PENGHAPUSAN SISTEM 3 IN 1

 

Pro-kontra masih mewarnai wacana penghapusan sistem pembatasan kendaraan 3 in 1 di Jakarta. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, akhirnya memutuskan untuk memperpanjang uji coba mulai 14 April hingga 14 Mei 2016 mendatang.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, berharap perpanjangan uji coba ini menghasil data yang objektif, agar dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan. Guna mendapatkan hasil objektif, Ditlantas Polda Metro Jaya tidak melakukan langkah berlebihan sepanjang uji coba itu.

"Dalam rangka antisipasi uji coba perpanjangan ini, Ditlantas tidak berlebihan. Ditangani petugas rutin. Mereka sudah cukup banyak dari Utara Thamrin, Sudirman Barat, itu sudah 200 lebih," ujar Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Budiyanto, alasan tidak melakukan langkah berlebihan, agar hasil uji coba alami sesuai keadaan di lapangan. "Sehingga nanti hasilnya objektif. Kalau nanti kita menambah personel atau kita melakukan rekayasa, hasilnya kurang obyektif. Jadi kita biasa-biasa saja. Kecuali nanti hasilnya sudah diputuskan, baru kita dukung," ungkapnya.

Budiyanto menyampaikan, perpanjangan masa uji coba penghapusan 3 in 1 merupakan hasil rapat yang digelar Dishub DKI Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya, pengamat transportasi, danstakeholder lainnya, Kamis (14/4) kemarin.

"Pada rapat memang muncul beberapa masukan antara lain, meminta uji coba jangan satu minggu karena kurang. Ada pro dan kontra, ada yang minta dilanjutkan dan ada yang dihapuskan. Kalau dari Ditlantas kalau bisa 3 in 1 tetap berjalan sebelum ada penggantinya. Namun karena hasil rapat uji coba dilanjutkan, ya kami mengikuti saja. Uji coba ditambah empat minggu, terhitung mulai tanggal 14 April sampai 14 Mei," katanya.

Menurutnya, pakar transportasi memberikan masukan bahwa dalam perpanjangan uji coba jangan hanya mengukur volume kendaraan, namun waktu tempuh. "Mudah-mudahan nanti, setelah ditambah empat minggu bisa digunakan sebagai bahan evaluasi, sehingga hasilnya lebih objektif. Kemudian, digunakan sebagai dasar memutuskan suatu kebijakan final dari pak gubernur, karena nanti akan direkomendasikan ke pak gubernur," katanya.

Budiyanto menyebutkan, hasil uji coba tahap pertama terjadi peningkatan volume kendaraan rata-rata sebesar 24,35 persen. Misalnya dari Kebon Sirih, Sarinah, Bundaran HI, peningkatan bisa 65 persen lebih. Kemudian, dari Semanggi mengarah Bundaran Senayan 80 persen. Namun ada juga yang peningkatannya kecil 7 persen. Sementara itu, ada juga penurunan volume seperti di Jalan KS Tubun, Rasuna Said, Palmerah. "Selama 3 in 1, jalan-jalan itu digunakan sebagai jalan alternatif," tambahnya.

ERP Pilihan Tepat Pengganti 3 In 1

Sejumlah wacana kebijakan pengganti muncul di tengah polemik penghapusan 3 in 1, antara lain ganjil-genap, Electronic Road Pricing (ERP), hingga 4 in 1.

Budiyanto mengatakan, sistem ERP merupakan pilihan yang paling tepat untuk menggantikan 3 in 1. Namun hal ini masih lama karena ERP membutuhkan proses cukup panjang, seperti lelang, SDM dipersiapkan, sarana-prasarana, back office/data base, dan payung hukumnya. "Menurut saya yang paling tepat penggantinya ERP. Kalau nanti itu sebagai embrio penegakan hukumnya, kalau data base belum valid ya susah," tandasnya.